Bang Dhin Minta Perbaikan Infrastruktur Sekolah

BANJARMASIN, suluhbanua.news – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syaripuddin menyoroti mutu dan pemerataan pendidikan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota (2/5/2026).

Sorotan HM Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu, dalam keterangan persnya Sabtu, berkaitan refleksi dan catatan terhadap kondisi pendidikan di Kalsel yang masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.

“Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei harus dimaknai sebagai momentum reflektif dalam menilai kembali arah, tujuan, serta praktik penyelenggaraan pendidikan saat ini,” ujar Bang Dhin.

Politikus muda itu menekankan pendidikan di daerah harus fokus pada sejumlah aspek mendasar yang saling berkaitan, misalnya aksesibilitas pendidikan perlu penguatan agar seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan tanpa hambatan, baik dari aspek ekonomi, geografis, maupun sosial.

Menurut Bang Dhin, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalsel, permasalahan infrastruktur juga menjadi perhatian serius, mengingat masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak yang berdampak pada kenyamanan proses kegiatan belajar mengajar. (KBM).

”Pendidikan harus difokuskan pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu ditujukan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.” tegasnya.

Bang Dhin menyampaikan data dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, di provinsi setempat saat ini terdapat 370 satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, dengan komposisi 232 sekolah negeri (63 persen) dan 138 sekolah swasta (37 persen).

“Kemudian dalam aspek sumber daya manusia (SDM) pendidikan, total tenaga pendidik dan kependidikan di Kalsel mencapai 14.144 orang, yang terdiri atas 10.180 guru, 3.619 tenaga kependidikan, dan 345 kepala sekolah dengan masih terdapat 5.680 guru yang belum bersertifikasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari sisi mutu pendidikan, mayoritas sekolah masih berada pada akreditasi B, yaitu sebanyak 175 sekolah, sementara yang terakreditasi A sebanyak 117 sekolah, dan 69 sekolah masih berada pada akreditasi C.

Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan utama, tercatat sebanyak 1.399 ruang kelas dalam kondisi rusak, terdiri atas 917 rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.

Menurut Bsng Dhin, komitmen negara terhadap pendidikan sejatinya telah ditegaskan secara konstitusional melalui UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD.

“Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Undang Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional, sebagai wujud keberpihakan negara dalam menjamin peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara,” tambahnya.

Namun demikian, Bang Dhin mengingatkan, bahwa besaran anggaran tersebut tidak boleh dipandang semata dari sisi kuantitas, melainkan harus diiringi dengan kualitas pengelolaan yang baik.

“Anggaran pendidikan harus dikelola secara terencana, tepat sasaran, dan akuntabel, dengan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan,” lanjut wakil rakyat yang juga penggemar olahraga itu. .

Sebelum mengakhiri keterangan persnya, melalui momentum Hardiknas tahun ini ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan yang selaras dengan misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel Tahun 2025–2029.

“Misi pertama RPJMD Kalsel 2025-2029 yaitu ‘pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia’, sehingga pendidikan benar-benar menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkas Bang Dhin (adv/sbn).