Muhidin Tegaskan Evaluasi Pejabat Dilakukan Tiap Enam Bulan

BANJARMASIN, suluhbanua.news — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 168 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, jajaran tenaga ahli gubernur, asisten, staf ahli, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rotasi dan promosi jabatan kali ini mencakup sejumlah posisi strategis di berbagai sektor, termasuk penguatan tenaga administrasi dan tata usaha di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan.

Dalam pelantikan itu, dua pejabat eselon II yang dilantik yakni Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono kembali dikukuhkan pada jabatannya.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya menjaga integritas serta loyalitas terhadap pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah.

“Apapun keputusan yang ditetapkan, saya minta diterima dengan ikhlas dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Muhidin.

Ia mengakui mutasi, rotasi maupun promosi jabatan kerap memunculkan beragam respons. Namun menurutnya, seluruh keputusan dilakukan demi kepentingan organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Muhidin juga menegaskan, meski secara aturan rotasi jabatan umumnya dilakukan setelah dua tahun, Pemprov Kalsel menerapkan evaluasi berkala setiap enam bulan.

“Saya meminta Sekda dan kepala dinas memberikan penilaian kinerja secara objektif. Jika dalam enam bulan kinerjanya kurang optimal, maka bisa segera dievaluasi,” ujarnya.

Tak hanya kepada pejabat, Muhidin juga mengingatkan pentingnya dukungan keluarga, khususnya istri pejabat, dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan berjalan selaras demi kelancaran program pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Sebelum pelantikan pejabat struktural dan fungsional, Gubernur H. Muhidin juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalsel periode 2026–2031.

Ia berharap pengurus Baznas yang baru mampu mengelola dana umat secara profesional dan sesuai syariat Islam.

Baznas Provinsi Kalsel periode 2026–2031 dipimpin Ilham S.ThI bersama empat anggota lainnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel Noryadi merinci total pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat eselon II yang dilantik dan satu pejabat eselon II dikukuhkan, 39 pejabat administrator (eselon III), 126 pejabat pengawas (eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.

Menurut Noryadi, seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan sesuai arahan gubernur.

“Jika nilainya sangat baik, rotasi bisa dilakukan lebih cepat meskipun belum dua tahun menjabat,” jelasnya.

Ia juga menyebut saat ini masih terdapat tiga posisi eselon II yang kosong, yakni Kepala Dinas ESDM, Staf Ahli, dan Kepala Badan Kesbangpol Kalsel yang pengisiannya menunggu arahan lebih lanjut dari gubernur. (adv/sbn).