Pemprov Kalsel Paparkan Data dan Upaya Pendidikan

BANJARMASIN, suluhbanua.news – Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan dari Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi setempat menyatakan, persoalan pendidikan di provinsinya relatif sudah teratasi (12/5/2026).

Gt Iskandar dan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Disdik Kalsel Masrani mengungkapkan itu usai menerima/menemui pengunjukrasa di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin atau depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa sore menuntut penyelesaian masalah terkait pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan menegaskan pemerintah provinsi (Pemprov) nya terus menjaga mandatori spending sektor pendidikan sebesar 20 persen tetap terpenuhi.

Begitu juga peningkatan honor guru sudah dipenuhi sesuai standar upah minimum provinsi (UMP), ujar politikus senior Partai Golkar dan mantan Anggota DPR RI itu.

Menurut dia, tanggung jawab Pemprov Kalsel terhadap pendidikan yaitu tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) , Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , dan Sekolah Luar Biiasa (SLB) sejauh ini terus berjalan secara bertahap.

“Berdasarkan data yang kami terima, bahwa di provinsi kita jumlah SMA mencapai 215 unit, SMK 128 , dan SLB 26 unit,” ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VIKota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut itu.

Sementara itu, Plh Sekretaris Disdik Kalsel Masrani mengatakan, gaji guru kini telah naik menjadi Rp3,4 juta/bulan.

Ia juga membenarkan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel berkisar antara 60 hingga 70 ribu orang. “Namun angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan, ” katanya.

Ia menegaskan, bahwa saat ini pemerintah fokus melakukan verifikasi serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh.

“Kita lagi melakukan pemetaan guru yang lagi pensiun, dan ini yang sedang dibawa Pak Kadis ke pusat untuk ditanyakan. Karena ada UU ASN dilarang mengangkat tenaga non-ASN, ini yang lagi diperjuangkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa Pemprov Kalsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta program penanganan anak tidak sekolah.

Sementara itu, pengunjukrasa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel berharap seluruh tuntutan yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya pendidikan yang lebih merata dan transparan di provinsinya.

Sedangkan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dan aparat keamanan lainnya sejak pagi sudah siap siaga mengamankan “Rumah Banjar” (Gedung DPRD setempat) dari pengunjukrasa (adv/sbn).