Benih Unggul Jadi Sorotan DPRD Kalsel

JAKARTA, suluhbanua.news – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanian mendorong penguatan ekonomi daerah atau provinsinya lewat ketersediaan benih berkualitas (8/5/2026).

“Dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan lewat ketersediaan benih berkualitas, kami kunjungan ke PT Sang Hyang Seri (SHS),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Suripno Sumas ketika dikonfirmasi, Jum’at.

Anggota DPRD Kalsel tiga periode yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan, kunjungan Komisi II ke PT SHS guna memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menerima kedua rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo bersama Dinas Pertanian provinsi setempat, Kamis (7/5/2026), Direktur PT SHS Adhi Cahyono Nugroho.

Dalam pertemuan tersebut Kartoyo menegaskan, bahwa DPRD Kalsel ingin memastikan benih padi yang PT SHS sediakan benar-benar memiliki kualitas unggul serta tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan petani di Banua.

“Kami melakukan kunjungan ke PT SHS dalam rangka ingin memastikan penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalsel yang juga merupakan daerah agraris,” ujar wakil rakyat dari Partai Nasdem itu.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan dari pihak direksi PT SHS, proses penyediaan cadangan benih tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk menghasilkan benih siap tanam yang berkualitas dan bersertifikat.

Kartoyo juga mengungkapkan, bahwa Kalsel saat ini telah memiliki fasilitas penunjang pengolahan benih berkualitas, termasuk mesin pemprosesan dan gudang penyimpanan yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan (HSS).

Menurutnya, penguatan sektor pertanian merupakan langkah strategis bagi Kalsel di tengah ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara yang perlahan mulai berkurang.

“Batu bara sebagai pendapatan asli daerah kita sudah mulai habis. Karena itu kita mulai menengok sektor pertanian dan pariwisata. Tahun ini saja produksi padi Kalsel mencapai 1.179.000 ton atau setara Rp7,7 triliun. Ini menjadi pendapatan luar biasa dan menempati posisi kedua setelah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalsel, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa keberhasilan provinsinya sebagai salah satu lumbung padi nasional tidak lepas dari ketersediaan benih unggul dan bersertifikat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 produksi padi “Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari” Kalsel mencapai lebih dari satu juta ton dan menempatkan provinsinya pada peringkat ke-12 nasional.

“Produksi sebesar itu tidak akan tercapai kalau tidak tersedia benih yang berkualitas. Dalam diskusi hari ini, kami membahas bagaimana Kalsel tetap mendapatkan benih berkualitas untuk mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menerangkan, bahwa saat ini terdapat 249 penangkar benih di Bumi Perjuangan Pangeran Antasari Kalsel yang sebagian besar berada di desa-desa.

Menurutnya, aktivitas penangkaran benih memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap masyarakat desa.

“Jumlah kebutuhan benih untuk produksi padi di Kalsel jika dihitung mencapai sekitar Rp134 miliar yang beredar di desa. Ini mampu menggerakkan perekonomian desa, menciptakan usaha produktif, serta menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kualitas benih menjadi faktor strategis dalam peningkatan hasil produksi pertanian karena sekitar 50 persen keberhasilan produksi ditentukan oleh mutu benih yang digunakan petani.

Karena itu, pihaknya menilai kolaborasi antara DPRD, Dinas Pertanian, dan PT SHS menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Di sisi lain, pihak PT Sang Hyang Seri menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (adv/sbn).