Connect with us

Banjarbaru

Kalsel Raih Opini WTP ke-11 dari BPK RI

Published

on

BANJARBARU, suluhbanua.news – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPKAD Kalsel) Miftahul Chair, Jumat (27/9/2024), mengatakan opini WTP bagi Kalsel tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. “Pemprov Kalsel dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan baik,” kata Chair.

Chair mengatakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengarahkan BPKAD setempat agar bekerja keras mewujudkan pengelolaan aset dan keuangan yang transparan, serta akuntabel. Selain itu, Chair menyebutkan raihan WTP tidak lepas dari hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Kami terus menjaga integritas dan profesionalisme mengelola anggaran agar kepercayaan masyarakat dan BPK tetap terjaga.” ucap Chair. Chair menuturkan raihan WTP merupakan bukti komitmen Pemprov Kalsel mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab agar prestasi tersebut berlanjut, serta menjadi motivasi.

Chair menambahkan BPKAD Provinsi Kalsel memastikan seluruh prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sesuai laporan, BPK RI menyatakan Laporan Keuangan Pemprov Kalsel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak terdapat penyimpangan material yang signifikan. “Opini WTP ini mencerminkan penggunaan anggaran daerah berjalan dengan efisien dan sesuai peruntukan,” ungkap Chair.

Pencapaian opini ke-11 tersebut, diungkapkan Chair, semakin Pemprov Kalsel mengukuhkan posisi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tata kelola keuangan yang baik dan kredibel. Chair berharap prestasi WTP tersebut dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kalsel. (adv/suban).