Dinas Koperasi Kalsel Dorong UMKM Naik Kelas Lewat FGD

BANJARBARU, suluhbanua.news – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah, ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat memaparkan materi dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin.

Gusti Yanuar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan stakeholder untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses permodalan, dan memberikan pendampingan hukum serta legalitas usaha.

“Permasalahan daya saing ini menjadi salah satu fokus utama. Kalau kita bersaing dengan daerah lain seperti Jawa atau Bali, tentu masih banyak yang harus kita benahi. Karena itu, kita dorong program-program yang langsung dirasakan oleh pelaku UMKM,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Termasuk akses pembiayaan, Gusti Yanuar mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mengalokasikan dana cukup besar untuk UMKM.

“Tahun ini, Kalsel mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp5,69 triliun. Hingga Juli, baru terserap sekitar Rp2,9 triliun. Masih ada sisa sekitar Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha,” jelasnya.

Selain KUR, ada juga pembiayaan melalui program UMi (Ultra Mikro) dengan plafon pinjaman hingga Rp20 juta yang disalurkan melalui lembaga seperti Pegadaian.

“Kalau pinjaman KUR dirasa terlalu besar, pelaku UMKM bisa memanfaatkan UMi. Bahkan pinjaman kecil pun bisa dilayani,” tambahnya.

Kemudahan perizinan dan perlindungan hukum, FGD ini juga membahas permasalahan hukum yang kerap dialami pelaku UMKM, mulai dari perizinan hingga sengketa hak kekayaan intelektual. Gusti Yanuar menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan pendampingan melalui layanan yang telah disediakan.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan untuk sertifikasi halal bagi produk UMKM. Tahun ini, ribuan sertifikat halal telah diberikan, dan targetnya pada 2026 seluruh produk UMKM harus bersertifikat halal sesuai regulasi nasional.

Dukungan kemasan dan branding, selain modal dan legalitas, Gusti Yanuar menyoroti pentingnya kualitas kemasan produk agar mampu bersaing di pasar. Untuk itu, Pemprov Kalsel telah meresmikan Rumah Kemasan sebagai pusat layanan pendampingan desain kemasan secara gratis.

“Makanan kita enak, tapi kemasannya sering kurang menarik. Di Rumah Kemasan, pelaku UMKM bisa mendapatkan arahan desain agar produk lebih menarik dan sesuai standar pasar,” jelasnya. (adv/kmfksl/Eka/sbn).