Kalsel Jadi Pemimpin Digitalisasi Pemerintahan Daerah

BANJARBARU, suluhbanua.news – Komitmen Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan modern mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel selama tiga hari, sebagai upaya memperkuat sinergi transformasi digital di seluruh kabupaten/kota.

Acara bergengsi ini dibuka Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, dan dihadiri perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

Momentum ini juga menjadi ajang penghargaan bagi daerah-daerah yang berhasil membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) tercepat dan menerapkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara optimal.

Untuk kategori Indeks KAMI, prestasi tertinggi diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Sementara penghargaan pembentukan tim CSIRT tercepat disematkan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala BSSN RI Nugroho Sulistiyadi Budi bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim.

“Kalsel termasuk provinsi tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dari seluruh Indonesia, baru enam provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap, dan Kalsel berada di urutan kedua tercepat. Bahkan, Kalsel menjadi provinsi pertama yang melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi secara menyeluruh,” ungkap Nugroho, Kamis (25/9/2025).

Ia menegaskan, pencapaian ini mencerminkan responsivitas Pemprov Kalsel dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien, cepat, mudah, dan aman. “BSSN siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital,” tegasnya.

Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menambahkan, digitalisasi bukan sekadar teknologi, tapi instrumen penting mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman.

“Hal ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, serta grand design Reformasi Birokrasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Saya berharap forum ini melahirkan rumusan nyata untuk percepatan digitalisasi daerah, sehingga layanan publik hadir lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman,” katanya.

Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim menambahkan, Rakerda dan Komdiphoria menjadi pengawal inovasi layanan publik agar lebih transparan dan berkualitas. “Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, serta BSSN RI, sebagai bekal strategi digitalisasi yang lebih mantap bagi Kalsel,” pungkasnya. (aqmar-adv/sbn).