Dinkes Barut Gelar Rekonsiliasi Obat & BMHP, Tingkatkan Akurasi Data

MUARA TEWEH, suluhbanua.news – Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Rekonsiliasi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Semester I Tahun 2025 pada Selasa (12/8/2025) di Aula Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola obat dari Puskesmas, Gudang Farmasi, RSUD, dan Labkesda.

Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyinkronkan data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, serta menjadi ajang evaluasi pengelolaan obat dan BMHP di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Pariadi AR, melalui Sekretaris Dinas, Ruyanto, menyampaikan bahwa pengelolaan obat dan BMHP harus dilakukan secara cermat dan akurat karena merupakan bagian dari aset daerah yang nilainya cukup besar.

“Rekonsiliasi ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak adanya selisih antara data administrasi dan data fisik. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan obat yang bermutu bagi masyarakat,”* ujar Ruyanto dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 lalu, masih ditemukan beberapa selisih data yang menjadi perhatian dalam audit oleh BPK. Oleh karena itu, tahun ini diharapkan ada perbaikan signifikan dalam akurasi pelaporan dan pencatatan.

Kegiatan ini diikuti oleh total 36 peserta, terdiri dari 23 orang pengelola obat dari Puskesmas, 11 orang dari Gudang Farmasi, 1 orang dari RSUD, dan 1 orang dari Labkesda. Kegiatan dilakukan melalui metode paparan, diskusi, tanya jawab, serta arahan dari tim Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Apt Chrsskawan E.C.p, S.Farm, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk membangun komitmen bersama dalam pengelolaan logistik kesehatan.

“Dengan rekonsiliasi ini, kita dapat menyusun laporan stock opname yang akurat, yang akan dilaporkan ke Bidang Aset Daerah. Harapannya, ke depan tidak ada lagi selisih data dan seluruh fasilitas kesehatan dapat menjamin ketersediaan obat sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Chrsskawan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, pengelolaan obat dan BMHP di Kabupaten Barito Utara dapat semakin tertata, transparan, dan akuntabel. (adv/sbn).