Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalsel

Berdalih “Efisiensi”, Diskominfo Batola Depak 17 Media dan Tendang Jurnalis Kritis dari Grup WA

Oleh Admin suluhbanua.news · 16 November 2026 · 3 menit baca · 9 views

MARABAHAN, suluhbanua.news – Alasan “efisiensi anggaran” kerap menjadi senjata ampuh birokrasi untuk menutupi kebijakan tebang pilih. Praktik ini diduga kuat sedang dimainkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala (Batola). Di penghujung tahun anggaran, tepatnya pada periode Oktober-Desember, Diskominfo Batola secara sepihak memutus kontrak kerja sama publikasi terhadap 17 dari 37 media, dan hanya menyisakan 20 media.

Ironisnya, pemangkasan ekstrem yang membuang puluhan media ini dilakukan tanpa kriteria yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa mekanisme pemutusan yang profesional.

Alibi “tidak ada anggaran untuk mengakomodir 37 media” yang dihembuskan pihak dinas seketika gugur ketika ditelusuri siapa saja 20 media yang “selamat”. Dari penelusuran lapangan, ditemukan indikasi kuat bahwa dari 20 media yang dipertahankan tersebut, terdapat media yang terafiliasi langsung dengan pejabat di lingkaran pucuk pimpinan daerah.

Ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah pemangkasan ini murni karena efisiensi kas daerah, atau sekadar strategi untuk menyelamatkan “media plat merah” berkedok swasta milik orang-orang lingkar kekuasaan?
Kritik pun mengalir dari salah satu media yang menjadi korban pemutusan sepihak ini. Pemutusan kontrak seharusnya didasari oleh evaluasi kinerja yang terukur, bukan selera penguasa.

“Apa kompetensinya? Atas dasar apa media tersebut dicoret dari daftar kerja sama? Jangan berlindung di balik kata ‘efisiensi’, semua tahu itu. Tapi harus ada dasar pemutusan serta transparansi, misalnya karena minat baca pada kanal berita tersebut rendah. Saya sedang mempertanyakan itu,” tegas salah satu jurnalis yang medianya didepak.

Namun, alih-alih memberikan klarifikasi atau ruang dialog yang bijak, Diskominfo Batola justru menunjukkan arogansi kekuasaannya. Jurnalis yang menulis pemberitaan kritis dan mempertanyakan transparansi pemutusan kontrak ini langsung ditendang (dikeluarkan) dari grup WhatsApp resmi rilis berita Pemkab Batola oleh oknum staf.

Aksi bungkam pun dipertontonkan oleh jajaran petinggi Diskominfo. Baik Kepala Dinas (Kadis) maupun Kepala Bidang (Kabid) yang berwenang memilih lari dari tanggung jawab dan enggan memberikan klarifikasi terkait insiden pengusiran wartawan maupun kriteria pemutusan kontrak.
Di sisi lain, 36 media lain yang turut diputus kontraknya memilih diam, begitupun dengan 20 media yang masih menerima kucuran dana APBD. Fenomena chilling effect (efek gentar) ini seolah mengonfirmasi bahwa daya kritis pers di Batola sedang dikebiri lewat instrumen anggaran.

Kini, bola panas berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batola. Sebagai mitra kerja yang memegang fungsi pengawasan (kontrol), DPRD tidak boleh kecolongan atau pura-pura tidak tahu dengan manuver anggaran di triwulan terakhir ini. APBD adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat yang bisa dibagikan hanya kepada media-media yang “manis” dan patuh.

Kemerdekaan pers tidak boleh dibungkam oleh ancaman pemutusan kontrak, apalagi hanya direspons dengan aksi kekanak-kanakan memblokir akses informasi publik di grup WhatsApp. Jika Diskominfo Batola bersih, kenapa harus risih?. (***).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak