Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalsel

Warga HSU Minta Sungai Dikeruk Banjir Jadi Ancaman

Oleh Ikhsan · 8 November 2026 · 3 menit baca · 2 views

HSU, suluhbanua.news – Pendangkalan sungai bukan sekadar persoalan aliran air bagi masyarakat Hulu Sungai Utara (HSU). Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap kelancaran transportasi, aktivitas perikanan dan pertanian, bahkan meningkatkan kekhawatiran warga terhadap ancaman banjir saat musim penghujan.

Persoalan inilah yang mengemuka ketika Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, melanjutkan rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun 2026 dengan menyambangi sejumlah desa di Kabupaten HSU pada 7–8/11/2026.

Desa Sungai Luang Hulu, Desa Sungai Dalam, Desa Pandamaan, dan Danau Panggang menjadi lokasi pertemuan sekaligus tempat masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang selama ini mereka hadapi.

Setelah tiga hari sebelumnya menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Paminggir mengenai keterbatasan konektivitas jalan darat, kali ini Supian HK menerima keluhan warga di wilayah Babirik dan Danau Panggang yang lebih banyak berkaitan dengan persoalan jalur air.

Dalam dialog bersama masyarakat, normalisasi sungai menjadi salah satu usulan utama. Warga meminta alur sungai yang semakin dangkal dan menyempit akibat sedimentasi segera mendapat perhatian melalui pengerukan dan penataan kembali jalur air.

Bagi masyarakat yang masih mengandalkan transportasi sungai, kondisi tersebut bukan persoalan kecil. Pendangkalan membuat pergerakan perahu semakin terbatas, sementara pengangkutan hasil perikanan dan pertanian menjadi kurang lancar.

Di sisi lain, kondisi alur sungai yang tidak optimal juga dikhawatirkan memperbesar risiko banjir ketika curah hujan meningkat.

Selain normalisasi sungai, masyarakat turut meminta optimalisasi fungsi Polder Alabio. Infrastruktur peninggalan Belanda tersebut memiliki peran penting sebagai sistem pengendali banjir sekaligus penampung air untuk mendukung kawasan pertanian dan perikanan di Kabupaten HSU.

Warga berharap fungsi polder tersebut dapat diperhatikan dan ditingkatkan agar mampu mendukung pengelolaan air secara optimal. Sebab, apabila sistem pengendalian air tidak berjalan sebagaimana mestinya, permukiman dan lahan produktif masyarakat dikhawatirkan semakin rentan terdampak banjir.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Supian HK menegaskan bahwa persoalan konektivitas jalan darat dan normalisasi sungai merupakan kebutuhan masyarakat yang saling berkaitan. Keduanya sama-sama menentukan kelancaran mobilitas dan aktivitas perekonomian warga.

“Di Paminggir warga minta jalan darat tersambung. Di sini warga minta sungai dinormalisasi. Semuanya sama, tujuannya agar mobilitas dan ekonomi warga lancar. Kalau sungainya dangkal, perahu tidak bisa lewat. Kalau Polder Alabio tidak berfungsi, sawah dan rumah warga kebanjiran. Termasuk Alur Baruh Bitin ini, kalau tidak dinormalisasi, warga akan kesulitan,” tegas Supian HK.

Ia menilai, penanganan persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan koordinasi pemerintah agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten HSU dapat berjalan lebih merata.

Supian HK pun berkomitmen membawa seluruh aspirasi masyarakat dari Sungai Luang Hulu, Sungai Luang Hilir, Babirik, dan Danau Panggang ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk diperjuangkan bersama Pemerintah Provinsi.

“Ulun catat semua aspirasi ini. Insya Allah akan ulun perjuangkan. Kita ingin pembangunan di HSU berjalan merata, dari jalan darat di Paminggir, normalisasi sungai, Polder Alabio, hingga Alur Baruh Bitin di Babirik dan Danau Panggang,” pungkasnya.

Melalui rangkaian reses tersebut, Supian HK berharap berbagai persoalan mendasar yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bagi warga HSU, sungai yang kembali berfungsi dan sistem pengendalian air yang optimal bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menjadi penopang kehidupan, kelancaran usaha, serta perlindungan permukiman dan lahan pertanian dari ancaman banjir.(adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak