Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalsel

Reses Alpiya Ungkap Beragam Persoalan Warga Pesisir Satui

Oleh Ikhsan · 8 November 2026 · 3 menit baca · 4 views

TANAH BUMBU, suluhbanua.news – Kebutuhan fasilitas kesehatan, keterbatasan sarana air bersih, hingga ancaman abrasi pantai menjadi sederet persoalan yang disuarakan masyarakat Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Berbagai kebutuhan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026.

Dalam agenda penyerapan aspirasi yang berlangsung di Desa Pandamaran Jaya dan Desa Setarap, Minggu (8/11/2026), masyarakat menyampaikan langsung berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Pertemuan yang digelar di kantor desa masing-masing itu dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Melalui dialog tersebut, Alpiya menerima sejumlah usulan yang mencerminkan kebutuhan mendasar warga, mulai dari pelayanan kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Memasuki titik keenam reses di Desa Pandamaran Jaya, warga mengusulkan pengadaan mobil ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan dan kegiatan Posyandu. Selain itu, masyarakat juga meminta perbaikan serta pembangunan infrastruktur sekolah, pembangunan sumur bor, dan penyediaan sarana air bersih.

Berbagai aspirasi tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih.

Menanggapi hal itu, Alpiya menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan diupayakan untuk diperjuangkan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait sesuai kewenangannya.

Persoalan berbeda mengemuka ketika reses berlanjut ke titik ketujuh di Desa Setarap. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada ancaman abrasi pantai yang dinilai membutuhkan penanganan serius melalui pembangunan siring atau pengaman pantai.

Bagi masyarakat pesisir, keberadaan siring bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan kebutuhan untuk melindungi kawasan pantai dari ancaman pengikisan sekaligus menjaga lingkungan dan aktivitas warga.

Alpiya menyampaikan, pihaknya menunggu proposal resmi dari masyarakat Desa Setarap sebagai dasar untuk mengoordinasikan usulan pembangunan tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia juga berkomitmen mendorong penambahan dukungan anggaran agar pembangunan siring pantai dapat direalisasikan.

Menurut Alpiya, pada Tahun Anggaran 2026 Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan siring di kawasan Satui. Dengan adanya dukungan tersebut, ia berharap penanganan abrasi di Desa Setarap turut mendapatkan perhatian sehingga perlindungan kawasan pesisir dapat dilakukan secara bertahap.

Tidak hanya persoalan abrasi, masyarakat Desa Setarap juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya. Di antaranya bantuan dana pembangunan masjid, penyediaan tempat pembuangan sampah, revitalisasi dan pembangunan fasilitas pendidikan TK serta SD, hingga pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terkait pembangunan masjid, Alpiya menyatakan siap menerima proposal masyarakat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi agar memperoleh perhatian dan dukungan anggaran.

Sementara itu, usulan mengenai pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan UMKM akan menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Alpiya menegaskan, reses merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap, menampung, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berbagai masukan yang diterima juga menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia berharap, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Pandamaran Jaya dan Setarap tidak berhenti sebatas catatan reses. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat masuk dalam perhatian dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak