Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalsel

Warga Balimau Titip Harapan Penanganan Banjir kepada Kartoyo

Oleh Ikhsan · 5 November 2026 · 3 menit baca · 5 views

HSS, suluhbanua.news – Persoalan banjir yang berulang kali menggenangi kawasan Kecamatan Kalumpang dan sekitarnya kembali menjadi perhatian. Bagi masyarakat, banjir bukan sekadar genangan air saat musim penghujan, tetapi juga persoalan yang berdampak langsung terhadap permukiman hingga mata pencaharian.

Keluhan tersebut mengemuka ketika Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., M.M., melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang membutuhkan perhatian pemerintah. Di antaranya peninggian rumah, bantuan tangki tandon air, serta normalisasi Sungai Balimau melalui pengerukan dan pendalaman alur sungai guna mengurangi risiko banjir.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat selama delapan hari, mulai 4 hingga 11 November 2026. Kesempatan itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Menanggapi keluhan tersebut, Kartoyo mengakui bahwa banjir di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur merupakan persoalan lama yang hingga kini masih menjadi tantangan masyarakat, terutama ketika musim penghujan tiba.

Menurutnya, kondisi geografis kedua kecamatan tersebut menyebabkan sejumlah kawasan rentan terendam air. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di lingkungan permukiman, tetapi juga menghambat sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Jadi Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur itu memang posisinya selalu terendam. Kalau dulu ketika musim banjir, daerah pertanian itu tidak bisa digarap dan tidak bisa berkebun,” ungkap Kartoyo.

Ia menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan di satu titik. Diperlukan langkah menyeluruh dengan memperhatikan kondisi aliran sungai yang menghubungkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.

Salah satu upaya yang dinilai mendesak adalah pengerukan dan pendalaman alur sungai, termasuk jalur yang mengarah ke kawasan Muning, Kabupaten Tapin. Langkah tersebut diharapkan mampu memperlancar aliran air sehingga potensi genangan di permukiman maupun lahan pertanian dapat diminimalkan.

“Nah, untuk itu dari Muning, dari Kabupaten Tapin, itu harus dikeruk. Kami akan memanggil BWS atau SDA dari provinsi untuk segera menyelesaikan pengerukan dari HSS ke Tapin,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kartoyo berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta instansi yang membidangi sumber daya air di tingkat provinsi melalui rapat koordinasi.

Koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah dinilai penting agar kondisi alur sungai dapat dikaji secara menyeluruh. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak dan tidak berjalan secara parsial.

Di samping persoalan banjir, aspirasi mengenai peninggian rumah dan kebutuhan tangki tandon air juga menjadi perhatian. Seluruh usulan masyarakat tersebut akan dihimpun dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

Kartoyo berharap, melalui kegiatan reses ini, berbagai keluhan masyarakat Desa Balimau tidak sekadar menjadi catatan aspirasi, tetapi dapat diperjuangkan melalui koordinasi bersama pemerintah.

Sebab, bagi masyarakat yang setiap tahun berhadapan dengan ancaman banjir, penanganan sungai bukan hanya menyangkut persoalan infrastruktur, melainkan juga menyangkut keberlangsungan aktivitas, pertanian, dan kehidupan sehari-hari.(adv/sbn)

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak