Supian HK Janjikan RDP Selamatkan Peternak Ayam

BANJARMASIN, suluhbanua.news – Harapan baru muncul bagi para peternak ayam di Kalimantan Selatan. Di tengah gejolak harga ayam dan telur yang belum kunjung stabil, serta dampak pemadaman listrik bergilir yang membebani usaha peternakan, aspirasi mereka akhirnya mendapat perhatian langsung dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK didampingi Sekretaris Komisi II H. Jahrian menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pelaku usaha perunggasan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Selain harga ayam dan telur yang dinilai tidak kondusif, pemadaman listrik bergilir juga disebut berdampak terhadap operasional peternakan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar H. Supian HK.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel berkomitmen segera mempertemukan seluruh pemangku kepentingan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi para peternak.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, DPRD Kalsel akan memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder terkait.

Menurut Supian HK, sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Karena itu, DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian bagi para peternak.

“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkasnya. (adv/sbn).