BBM Bersubsidi Tepat Sasaran Jadi Fokus Pansus DPRD

BANJARMASIN, suluhbanua.news – Upaya memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran terus diperkuat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, berbagai langkah dilakukan agar masyarakat yang berhak benar-benar memperoleh manfaat dari program subsidi pemerintah.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi III, Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk menyamakan pandangan sekaligus memperkuat rekomendasi dalam pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi.

Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., menjelaskan bahwa keterlibatan BPKP diperlukan agar rekomendasi yang disusun memiliki dasar yang kuat dari sisi pengawasan dan tata kelola.

“Hari ini Pansus mengundang BPKP untuk meminta pandangan terhadap arah Pansus ke depan. Kami ingin berdiskusi terkait kewenangan dan mendapatkan masukan agar rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu mengatakan, selama pembahasan berlangsung, Pansus terus menghimpun berbagai informasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkaya kajian sekaligus memastikan rekomendasi yang dihasilkan mampu menjawab berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga akan terus dilakukan hingga seluruh proses pembahasan selesai.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, H. Jahrian, S.E., menilai keberhasilan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar penyaluran subsidi berjalan lebih merata, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen bersama, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (adv/sbn).