Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD Katingan Gali Pengalaman Pulang Pisau soal Pertanggungjawaban APBD

Oleh Ikhsan · 12 Juli 2026 · 2 menit baca · 4 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Pengalaman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi salah satu hal yang menarik perhatian DPRD Kabupaten Katingan saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

Sebanyak 22 anggota DPRD Katingan datang untuk melakukan studi banding sekaligus berbagi informasi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kunjungan tersebut berlangsung pada Kamis (12/7/2026).

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada konsultasi, koordinasi, serta pertukaran pandangan mengenai proses penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk pengalaman dalam pembahasan keuangan daerah.

Anggota DPRD Pulang Pisau, Diharyo, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman terkait mekanisme pertanggungjawaban anggaran.

Pulang Pisau dipilih sebagai tujuan studi banding karena dinilai memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan DPRD Katingan adalah keberhasilan daerah itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tiga tahun berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi salah satu referensi yang ingin dipelajari, terutama dalam memahami proses pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Diharyo menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, hubungan konsultasi dan koordinasi antarlembaga legislatif menjadi penting untuk saling melengkapi pengalaman, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.

Ia juga menyebut DPRD Pulang Pisau terbuka untuk melakukan kunjungan serupa ke daerah lain apabila diperlukan, sebagai upaya memperluas wawasan dan memperoleh masukan dalam penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD.

Melalui pertukaran informasi dan pengalaman tersebut, diharapkan pembahasan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat semakin berkualitas, transparan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak