Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD Pulang Pisau Matangkan Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK

Oleh Ikhsan · 8 Juni 2026 · 2 menit baca · 5 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu agenda penting DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang turut mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (8/6/2026), dipimpin Ketua DPRD Tandean Indra Bela, didampingi Wakil Ketua I Yoppy Satriadi dan Wakil Ketua II Arif Rahman Hakim. Sejumlah anggota DPRD turut mengikuti jalannya rapat tersebut.

Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta bersama jajaran perangkat daerah. Rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta undangan lainnya.

Selain menjadi momentum penutupan Masa Persidangan I sekaligus pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026, rapat paripurna tersebut memuat sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Agenda diawali dengan penyampaian pidato pengantar Bupati Pulang Pisau mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya, disampaikan pula pidato pengantar terkait LHP BPK RI Tahun 2025 serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025. Penyampaian tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta.

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus LHP BPK RI Tahun 2025 menjadi bagian dari agenda rapat paripurna. Keanggotaan pansus berasal dari perwakilan masing-masing fraksi DPRD.

“Rapat paripurna juga mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI Tahun 2025 yang terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Pulang Pisau,” tegas Tandean.

Setelah susunan pansus resmi terbentuk, proses dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pansus oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, S.T., kepada ketua pansus terpilih, H. Nuril Khakim.

Pembentukan pansus tersebut menjadi langkah kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pulang Pisau. (adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak