Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD HSS Gali Strategi Penyusunan Anggaran di Pulang Pisau

Oleh Ikhsan · 4 Juni 2026 · 3 menit baca · 6 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Menentukan arah kebijakan anggaran daerah tidak sekadar menyusun angka dalam dokumen perencanaan. Dibutuhkan pertimbangan matang, pemetaan kebutuhan, serta penentuan skala prioritas agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal inilah yang mendorong sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka studi komparasi untuk memperkaya referensi dan wawasan legislatif menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kedatangan rombongan DPRD HSS disambut Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Pulang Pisau, Yessie, bersama jajaran staf sekretariat DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, Yusperi, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mempelajari mekanisme penyusunan KUA-PPAS, khususnya sebelum dokumen anggaran diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah kepada DPRD.

Menurutnya, pemahaman mengenai proses dan penerapan KUA-PPAS di daerah lain diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pembahasan anggaran.

“Hari ini kami berkunjung ke DPRD Pulang Pisau untuk menambah wawasan terkait KUA-PPAS. Sebelum dokumen itu masuk untuk dibahas, kami ingin mempelajari terlebih dahulu bagaimana proses dan penerapannya di daerah lain,” ujarnya.

Ia berharap, melalui pertukaran informasi tersebut, pembahasan anggaran nantinya dapat berlangsung lebih objektif dan proporsional. Dengan demikian, kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dipertimbangkan berdasarkan urgensi serta prioritas pembangunan.

Yusperi juga menegaskan, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama dalam arah pembangunan Kabupaten HSS. Hal itu sejalan dengan visi dan misi kepala daerah yang menempatkan pertanian sebagai program prioritas.

“Pertanian menjadi salah satu sektor yang terus ditingkatkan karena merupakan program prioritas daerah. Saat ini kami juga terus mendorong penguatan sektor tersebut melalui dukungan anggaran yang memadai,” katanya.

Senada, Wakil Ketua II DPRD HSS, Muhammad Kusasi, menyebut studi komparasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat bahan pertimbangan sebelum pembahasan KUA-PPAS yang dijadwalkan rampung pada akhir Juni 2026.

Ia menjelaskan, DPRD perlu mencermati program-program yang layak diperkuat maupun disesuaikan agar keterbatasan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami melakukan studi banding untuk memperkaya referensi menjelang pembahasan KUA-PPAS. Sebelum pembahasan dimulai, kami ingin mengetahui program-program yang perlu ditambah maupun dikurangi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Kusasi mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan menyusul adanya pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih cermat dalam menentukan program prioritas.

“Setiap daerah tentu mengalami penyesuaian anggaran. Karena itu, program prioritas harus benar-benar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani,” katanya.

Di tengah keterbatasan tersebut, sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan HSS. Pasalnya, sebagian besar masyarakat di kabupaten tersebut menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.

“Di HSS sekitar 85 persen masyarakat berprofesi sebagai petani. Kami memiliki wilayah rawa, dataran dan pegunungan yang semuanya memiliki potensi pertanian yang besar,” jelasnya.

Kusasi berharap, kunjungan kerja tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertukaran informasi antarlembaga, tetapi juga menghasilkan referensi yang dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan anggaran.

Ia menekankan, penggunaan anggaran perjalanan dinas harus sejalan dengan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Kami melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat. Karena itu kami berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak