Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD HSS Bidik Anggaran Tepat Sasaran Lewat Studi Komparasi

Oleh Ikhsan · 4 Juni 2026 · 3 menit baca · 6 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news– Menentukan arah pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan menyusun daftar program. Dibutuhkan pertimbangan matang, referensi, serta kemampuan menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Atas dasar itu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut dikemas dalam agenda studi komparasi untuk memperluas wawasan sekaligus menggali referensi terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rombongan DPRD HSS diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Pulang Pisau, Yessie, bersama jajaran staf Sekretariat DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, Yusperi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyusunan KUA-PPAS sebelum dokumen anggaran diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah kepada DPRD.

Menurutnya, mempelajari proses penyusunan dan penerapan KUA-PPAS di daerah lain menjadi bekal penting bagi anggota dewan sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran.

“Hari ini kami berkunjung ke DPRD Pulang Pisau untuk menambah wawasan terkait KUA-PPAS. Sebelum dokumen itu masuk untuk dibahas, kami ingin mempelajari terlebih dahulu bagaimana proses dan penerapannya di daerah lain,” ujarnya.

Yusperi menilai, pemahaman yang lebih mendalam akan membantu DPRD menjalankan fungsi penganggaran secara objektif dan proporsional. Dengan begitu, kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dipertimbangkan berdasarkan urgensi dan prioritas pembangunan.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang beragam, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten HSS. Yusperi menyebut, penguatan sektor tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah sehingga perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai.

“Pertanian menjadi salah satu sektor yang terus ditingkatkan karena merupakan program prioritas daerah. Saat ini kami juga terus mendorong penguatan sektor tersebut melalui dukungan anggaran yang memadai,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD HSS, Muhammad Kusasi, mengatakan studi komparasi tersebut juga dimaksudkan untuk memperkaya bahan pertimbangan menjelang pembahasan KUA-PPAS yang dijadwalkan rampung pada akhir Juni 2026.

Ia menegaskan, setiap program pemerintah daerah perlu dicermati secara menyeluruh. Program yang dinilai penting dapat diperkuat, sedangkan kegiatan yang kurang prioritas perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih efektif.

“Kami melakukan studi banding untuk memperkaya referensi menjelang pembahasan KUA-PPAS. Sebelum pembahasan dimulai, kami ingin mengetahui program-program yang perlu ditambah maupun dikurangi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Kusasi mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan menyusul adanya pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun program dan menentukan skala prioritas pembangunan.

“Setiap daerah tentu mengalami penyesuaian anggaran. Karena itu, program prioritas harus benar-benar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani,” katanya.

Dalam konteks pembangunan HSS, sektor pertanian menjadi perhatian penting. Hal itu tidak terlepas dari karakteristik masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.

Kusasi menyebut, sekitar 85 persen masyarakat HSS berprofesi sebagai petani. Selain itu, kondisi geografis daerah yang terdiri atas wilayah rawa, dataran, dan pegunungan memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan.

“Di HSS sekitar 85 persen masyarakat berprofesi sebagai petani. Kami memiliki wilayah rawa, dataran dan pegunungan yang semuanya memiliki potensi pertanian yang besar,” jelasnya.

Lebih jauh, ia berharap kunjungan kerja tersebut tidak berhenti sebatas pertukaran informasi dan penambahan wawasan. Hasil studi komparasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Kusasi juga mengingatkan bahwa setiap perjalanan dinas menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat sehingga harus memberikan manfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat. Karena itu kami berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv/sbn).

 

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak