Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

Ketua DPRD Pulang Pisau Perkuat Kapasitas Lewat Retret Nasional

Oleh Ikhsan · 20 April 2026 · 2 menit baca · 4 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Penguatan kapasitas kepemimpinan dan penyelarasan kebijakan nasional menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas legislatif di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu fokus Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Tandean Indra Bella, saat mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tersebut berlangsung pada 15–19 April 2026, dengan melibatkan seluruh ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Mengusung tema “Memperkuat Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”, retret nasional ini menjadi wadah penguatan wawasan kebangsaan sekaligus peningkatan kapasitas para pimpinan legislatif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Bagi Tandean, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pertemuan pimpinan DPRD dari berbagai daerah. Lebih dari itu, KPPD menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, memperkuat kemampuan kepemimpinan, serta membangun kesamaan pandangan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah.

“Retret KPPD ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia berharap pembekalan yang diperoleh selama kegiatan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terutama dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan serta mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain peningkatan kapasitas individu, Tandean juga menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Keselarasan kebijakan diperlukan agar program nasional dapat diterjemahkan secara tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, tanpa mengabaikan tujuan pembangunan jangka panjang.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pimpinan DPRD mampu berkontribusi lebih maksimal dalam mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional,” pungkasnya.

Melalui keikutsertaan dalam KPPD 2026, diharapkan penguatan wawasan dan kapasitas kepemimpinan tersebut dapat menjadi bekal bagi pimpinan DPRD dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan sekaligus mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.(adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak