Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

UMKM hingga Petani Masuk Prioritas Legislasi Pulang Pisau

Oleh Ikhsan · 13 April 2026 · 2 menit baca · 6 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diusulkan masuk dalam perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan petani, pengelolaan lingkungan hidup hingga penataan pemerintahan daerah.

Perubahan kedua atas Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2025 tentang Propemperda 2026 itu dibahas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (13/4/2026).

Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengatakan perubahan program legislasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebutuhan pembentukan regulasi, baik yang berasal dari usulan legislatif maupun pemerintah daerah.

“Agenda hari ini adalah pembahasan mengenai perubahan atas Propemperda tahun 2026. Ini merupakan perubahan kedua, karena sebelumnya kita telah melakukan perubahan pertama atas usulan eksekutif,” ucap Tandean usai memimpin rapat.

Ia menjelaskan, DPRD juga telah menerima surat permintaan dari pemerintah daerah untuk kembali melakukan perubahan terhadap Propemperda tahun 2026.

“Hari ini, kita juga menerima surat permintaan dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan kedua tersebut,” tambahnya.

Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, empat di antaranya merupakan inisiatif legislatif DPRD Pulang Pisau. Rancangan tersebut meliputi pengelolaan zakat dan infak sedekah, hak kekayaan intelektual, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perlindungan dan pemberdayaan petani.

Sementara itu, delapan Ranperda lainnya merupakan usulan eksekutif. Di antaranya berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perubahan APBD 2026, serta APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain agenda penganggaran, pemerintah daerah juga mengusulkan perubahan sejumlah regulasi, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Usulan lainnya mencakup Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Seluruh usulan tersebut dibacakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pulang Pisau, Dewi Sartika, di hadapan jajaran legislatif dan eksekutif yang mengikuti rapat paripurna.

Masuknya 12 Ranperda dalam perubahan Propemperda menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebutuhan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, setiap rancangan akan diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Diharapkan, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Pulang Pisau. (adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak