Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD Pulang Pisau Perkuat Arah Pembentukan Perda Tahun 2026

Oleh Ikhsan · 13 April 2026 · 2 menit baca · 4 views

PULANG PISAU, suluhbanua.news – Pembentukan peraturan daerah tidak sekadar menyusun pasal dan menetapkan aturan. Lebih dari itu, setiap regulasi dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengikuti perkembangan daerah, serta menjadi pijakan bagi arah pembangunan.

Komitmen tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pulang Pisau saat mengumumkan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD setempat, Senin (13/4/2026).

Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, mengatakan perubahan Propemperda merupakan bagian dari penyesuaian agenda legislasi agar prioritas pembentukan regulasi tetap sejalan dengan kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan.

Menurutnya, Propemperda memiliki peran penting dalam menentukan arah legislasi selama satu tahun anggaran. Melalui instrumen tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah dapat menyusun prioritas rancangan peraturan daerah, baik yang berasal dari agenda rutin maupun usulan inisiatif legislatif.

“Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan kembali kebutuhan regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan perda,” kata Tandean.

Dalam perubahan kedua Propemperda 2026 tersebut, salah satu penyesuaian berkaitan dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Rancangan perubahan itu telah disepakati bersama dalam forum paripurna sebagai bagian dari penataan agenda pembentukan regulasi daerah.

Selain agenda yang telah disepakati, DPRD Pulang Pisau juga masih memproses sejumlah usulan Raperda inisiatif. Namun, tidak seluruh usulan dipastikan masuk dalam Propemperda tahun berjalan karena masih memerlukan kajian serta pembahasan lebih lanjut.

Tandean menjelaskan, setiap usulan regulasi harus melalui proses penelaahan dan pembahasan lintas fraksi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan materi yang diusulkan memiliki kualitas, relevansi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Masih ada tahapan kajian dan pembahasan lintas fraksi. Kita ingin memastikan setiap raperda yang diajukan benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Penyesuaian Propemperda ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga agar agenda legislasi daerah tetap terarah. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, regulasi diharapkan tidak hanya mampu menjawab persoalan saat ini, tetapi juga menjadi landasan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan ke depan.

DPRD Pulang Pisau berharap perubahan Propemperda tersebut semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum yang tepat sasaran, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan demikian, setiap Perda yang nantinya dibentuk diharapkan tidak berhenti sebagai aturan formal, melainkan menjadi instrumen yang mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta kepentingan masyarakat Pulang Pisau.
(adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak