Kunker ke Tanah Laut Komisi III Perdalam Evaluasi OPD
Pulang Pisau, suluhbanua.news – Ketua Komisi III DPRD Pulang Pisau, Satria Wandi, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi program kerja OPD agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau ke DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (8/4/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut itu turut didampingi Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau Yoppy Satriadi dan Wakil Ketua II Arif Rahman Hakim. Pertemuan tersebut membahas strategi evaluasi program kerja mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penguatan kebijakan publik
di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Pulang Pisau, Satria Wandi, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi program kerja OPD agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Melalui kunker ini, kami ingin bertukar informasi dan menggali strategi yang diterapkan DPRD Tanah Laut dalam melakukan evaluasi program kerja mitra OPD serta penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan OPD menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Dengan koordinasi dan pengawasan yang baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam memastikan setiap program yang dilaksanakan OPD tetap mengacu pada perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.
Satria Wandi berharap, hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja DPRD Pulang Pisau, khususnya Komisi III, dalam mengawal program kerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(adv/sbn).
