Langsung ke konten
Banner
Terbaru
Kalteng

DPRD Pulang Pisau Nilai WFH Rabu Lebih Efektif

Oleh Ikhsan · 3 April 2026 · 2 menit baca · 6 views

Pulang Pisau, suluhbanua.news – Kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendapat respons positif dari DPRD setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menilai penyesuaian jadwal WFH yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan langkah yang wajar, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menganjurkan pelaksanaan WFH setiap Jumat. Namun, Pemkab Pulang Pisau justru menetapkan hari Rabu sebagai jadwal pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kalau melihat pengumuman dari pemerintah pusat, WFH bagi ASN itu setiap hari Jumat. Tetapi jika Pemkab Pulang Pisau menetapkan hari Rabu, saya pikir sah-sah saja sepanjang tidak diwajibkan harus hari Jumat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Tandean menjelaskan, penentuan hari pelaksanaan WFH tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Salah satunya untuk mengantisipasi kemungkinan kebijakan tersebut disalahgunakan sebagai kesempatan memperpanjang waktu libur akhir pekan.

Ia menilai, penerapan WFH pada hari Jumat berpotensi dimanfaatkan sebagian ASN untuk bepergian ke luar kota atau menggabungkannya dengan libur Sabtu dan Minggu.

“Kalau WFH di hari Jumat, dikhawatirkan justru dimanfaatkan untuk libur akhir pekan atau bepergian ke luar kota. Itu tentu bertolak belakang dengan tujuan WFH,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa esensi kebijakan WFH bukan sekadar mengubah lokasi bekerja, melainkan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran pemerintah.

Penghematan tersebut mencakup penggunaan bahan bakar minyak (BBM), energi listrik, hingga kebutuhan operasional lainnya, termasuk pemanfaatan jaringan internet.

Atas pertimbangan itu, DPRD Pulang Pisau mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memilih hari Rabu sebagai jadwal WFH bagi ASN.

Meski demikian, Tandean berharap pelaksanaannya tetap mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur. Dengan demikian, efisiensi yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(adv/sbn).

Bagikan:
Pedoman Media Siber | Redaksi | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Etik Jurnalistik | Kode Etik Internal Perusahaan | Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers| Kode Etik Perilaku Wartawan | Jenjang Karier Kewartawanan| Peraturan Perusahaan Pers | Pedoman Pemberitaan Ramah Anak