Nasrun Rambe Ingatkan Ancaman Sanksi Pengelolaan Sampah
PULANG PISAU, suluhbanua.news – Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola, ketersediaan anggaran, hingga kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memperkuat regulasi melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah kepada DPRD setempat.
Raperda yang diajukan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam mengatur pengelolaan sampah secara lebih terarah dan menyeluruh.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pulang Pisau, Nasrun Rambe, mengatakan keberadaan regulasi daerah tersebut menjadi kebutuhan penting. Terlebih, pemerintah pusat telah menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah.
“Dalam aturan dari pusat itu jelas. Jika pengelolaan sampah tidak sesuai ketentuan, bisa berujung pada sanksi administratif, perdata hingga pidana. Bahkan dampaknya dapat sampai pada pencabutan atau penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Menurut Nasrun, melalui Raperda tersebut, tata kelola sampah di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas, mulai dari proses pengelolaan hingga mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak.
Namun, penguatan regulasi perlu dibarengi dukungan anggaran dan sarana operasional yang memadai. Sebab, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam penanganan sampah di daerah tersebut.
Ia mengungkapkan, kebutuhan operasional peralatan berat seperti ekskavator pun belum didukung alokasi anggaran yang memadai.
“Anggaran kita sangat terbatas. Untuk operasional alat berat saja belum ada. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Menghadapi keterbatasan tersebut, Nasrun mendorong pemerintah daerah membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Salah satu bentuk keterlibatan yang dapat dioptimalkan adalah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dunia usaha turut berkontribusi dalam mendukung penanganan persoalan sampah.
Selain itu, DPRD juga menilai perlu adanya pertimbangan penambahan alokasi anggaran pada perubahan APBD mendatang agar kebutuhan operasional pengelolaan sampah dapat terpenuhi secara bertahap.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita harus mencari solusi bersama. Bisa melalui tambahan anggaran di perubahan APBD dan kolaborasi dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Nasrun menegaskan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberadaan TPA dan keberlangsungan operasionalnya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia berharap pembahasan Raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mampu mendorong perbaikan nyata dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pulang Pisau.
“Ini kerja bersama untuk daerah kita. Jangan sampai TPA ditutup, karena dampaknya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.(adv/sbn).
