DPRD Kalsel Dukung Musrenbang RPJMD 2025-2029

BANJARBARU, suluhbanua.news – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, baik secara pribadi maupun kelembagaan mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang – RPJMD) provinsi setempat Tahun 2025-2029.

Supian HK menyatakan dukungan tersebut, usai menghadiri Musrenbang – RPJMD Kalsel 2025-2029 di Auditorium Gedung H Idham Chalid – Komplek Kantor Gubernur & Sekretariat Dewan Provinsi (Setdaprov), Senin siang (5/5/2025).

Menurut dia, Musrenbang pada intinya untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.

“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama-sama,” pintanya.

Ketua DPRD Kalsel juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan usul dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.

“Kita di tahun jamak, siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” tegas Supian HK .

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsinya

“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam Musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati/Wali Kota agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari Kemendagri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya .

Pada kesempatan itu dia mengimbau seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat.

Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” ucap Alpya.

Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota se Kalsel

Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian Ppn/Bappenas Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto selaku narasumber.

Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Yohan dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata Rayendi Nur Salam. (adv/sb).